Mengenal Latar Belakang Jatuhnya Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis yang diangkat pada tahun 1952, yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Kabinet ini dibentuk sejak Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kabinet Natsir berhasil membangun pemerintahan Indonesia hingga tahun 1956, namun mengalami kejatuhan pada bulan November tahun 1955.
Jatuhnya kabinet Natsir ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena adanya konflik antara Mohammad Hatta dengan Presiden Soekarno. Konflik ini semakin membesar ketika kedua tokoh nasionalis ini saling bertentangan terkait dengan kebijakan yang mereka ambil.
Konflik antara Mohammad Hatta dan Soekarno semakin memburuk ketika kedua tokoh ini berbeda pendapat mengenai penyelesaian perang saudara di Sumatera Utara. Soekarno menginginkan penyelesaian damai di daerah tersebut, sedangkan Mohammad Hatta menginginkan penyelesaian militer. Hal ini membuat konflik antara keduanya semakin memuncak.
Selain konflik antara Mohammad Hatta dan Soekarno, jatuhnya Kabinet Natsir juga disebabkan oleh adanya konflik antara tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Konflik ini terutama terjadi antara Mohammad Hatta dengan Soedirman. Soedirman menginginkan kerjasama antar tokoh nasionalis untuk menyelesaikan masalah politik di Indonesia, sedangkan Mohammad Hatta lebih memilih untuk mengambil langkah yang lebih konservatif.
Konflik antar tokoh-tokoh nasionalis inilah yang menyebabkan Kabinet Natsir jatuh. Hal ini ditandai dengan pemecatan Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 November 1955. Setelah kejadian ini, berbagai tokoh nasionalis lainnya pun mengekor Mohammad Hatta dan meninggalkan jabatan mereka di Kabinet Natsir.
Kemudian, pada tanggal 13 Desember 1955, Kabinet Natsir secara resmi jatuh. Hal ini mengakibatkan terbentuknya Kabinet Burhanuddin yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berhasil menyelesaikan berbagai masalah politik di Indonesia hingga tahun 1959.
Pengaruh Jatuhnya Kabinet Natsir Terhadap Pemerintahan Indonesia
Jatuhnya Kabinet Natsir berdampak signifikan terhadap pemerintahan Indonesia. Pertama, jatuhnya kabinet ini membuat semangat nasionalis di Indonesia melemah. Hal ini disebabkan karena hilangnya tokoh-tokoh nasionalis yang berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, jatuhnya kabinet ini juga menyebabkan kebijakan yang telah dibuat oleh Mohammad Hatta untuk menyelesaikan masalah politik di Indonesia menjadi tidak efektif.
Kedua, jatuhnya kabinet ini juga membuat pemerintah Indonesia menjadi lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebijakan yang diambil oleh Kabinet Burhanuddin yang kurang efektif. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Burhanuddin ini juga menyebabkan berbagai masalah politik di Indonesia semakin membesar.
Ketiga, jatuhnya kabinet ini juga menyebabkan adanya konflik antar tokoh-tokoh nasionalis. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai berbedaan pendapat antara Mohammad Hatta dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Konflik ini menyebabkan adanya keresahan di antara para tokoh nasionalis, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah politik di Indonesia.
Keempat, jatuhnya kabinet ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara pemerintah Indonesia dengan para tokoh nasionalis. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap kurang efektif oleh para tokoh nasionalis. Perbedaan pendapat ini menyebabkan adanya konflik antar pemerintah dan tokoh-tokoh nasionalis yang menyebabkan pemerintah semakin lemah.
Kesimpulan
Jatuhnya Kabinet Natsir pada tahun 1955 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik antara Mohammad Hatta dengan Soekarno, antara Mohammad Hatta dengan Soedirman, dan antara pemerintah dengan para tokoh nasionalis. Akibat dari jatuhnya kabinet ini, semangat nasionalisme di Indonesia melemah, pemerintah semakin lemah, dan adanya konflik antar tokoh-tokoh nasionalis dan pemerintah.
